Apakah Restoran Wajib Punya Sertifikat Halal? Aturan, Deadline, dan Manfaat bagi Pengusaha Kuliner

Table of Contents

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tak heran, status halal menjadi faktor penting bagi konsumen saat memilih makanan dan minuman. Pertanyaannya, apakah setiap restoran benar-benar wajib memiliki sertifikat halal? Jawabannya: ya, sebagian besar usaha kuliner di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal, dengan ketentuan yang diatur pemerintah.

Dasar Hukum Kewajiban Sertifikat Halal

Kewajiban ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, hingga barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Untuk pelaksanaan teknisnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui melalui PP No. 42 Tahun 2024. Aturan ini menegaskan jadwal penerapan, proses sertifikasi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi.

Lembaga yang Berwenang

Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak:

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang mengatur pendaftaran, penerbitan sertifikat, dan pengawasan.

• Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): badan independen yang melakukan audit dan pemeriksaan bahan serta proses produksi.

• Majelis Ulama Indonesia (MUI): menetapkan fatwa halal berdasarkan hasil audit sebelum sertifikat diterbitkan.

Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.

Tenggat Waktu Penerapan

Pemerintah menetapkan penerapan sertifikasi halal secara bertahap:

• Restoran, kafe, dan usaha menengah–besar wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

• Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapat perpanjangan waktu hingga 17 Oktober 2026 sebagai bentuk dukungan agar pelaku usaha kecil dapat menyiapkan dokumen dan prosesnya.

Setelah melewati batas waktu tersebut, usaha yang belum memiliki sertifikat halal akan mulai diawasi dan berpotensi dikenakan sanksi.

Sanksi Jika Tidak Memiliki Sertifikat

Restoran yang melanggar ketentuan dapat dikenakan beberapa sanksi administratif, seperti:

• Peringatan tertulis dari BPJPH.

• Denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

• Penarikan produk dari peredaran jika ditemukan klaim halal tanpa sertifikat.

• Pencabutan izin edar atau bahkan izin usaha jika pelanggaran terus berulang.

Sanksi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis.

Pengecualian dan Catatan Penting

Tidak semua restoran otomatis terkena kewajiban yang sama. Beberapa kondisi khusus diatur sebagai pengecualian:

• Restoran yang tidak mengklaim halal dan tidak menampilkan label halal pada produk bisa saja tidak diwajibkan sertifikat, selama tidak ada unsur penipuan atau klaim menyesatkan.

• Restoran yang menyajikan menu non-halal (misalnya mengandung babi atau alkohol) tidak dapat mengurus sertifikat halal, tetapi tetap wajib memberikan informasi yang jujur kepada konsumen.

Meski ada pengecualian, sertifikat halal tetap dianjurkan karena meningkatkan kepercayaan publik, terutama di pasar mayoritas Muslim.

Manfaat Memiliki Sertifikat Halal

Bagi pelaku usaha, sertifikat halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi strategis. Beberapa keuntungannya antara lain:

• Meningkatkan kepercayaan konsumen: Konsumen Muslim merasa lebih aman memilih restoran yang telah memiliki sertifikat halal resmi.

• Memperluas pangsa pasar: Sertifikat halal membuka peluang kerja sama dengan industri pariwisata halal, katering korporasi, hingga ekspor makanan.

• Standar kualitas dan kebersihan: Proses sertifikasi mengharuskan pengawasan bahan baku dan proses produksi sehingga kualitas produk lebih terjamin.

• Keunggulan kompetitif: Restoran bersertifikat halal lebih mudah bersaing dengan brand besar dan menarik pelanggan loyal.

Tahapan Mendapatkan Sertifikat Halal

Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha perlu menyiapkan:

1. Dokumen bahan baku dan proses produksi, termasuk pemasok dan daftar menu.

2. Pendaftaran ke BPJPH melalui sistem daring (SiHalal).

3. Audit oleh LPH yang memeriksa bahan, proses pengolahan, dan kebersihan.

4. Penetapan fatwa halal oleh MUI jika seluruh proses memenuhi standar.

5. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sebagai dokumen resmi.

Proses ini memerlukan waktu bervariasi tergantung skala usaha dan kelengkapan dokumen. Untuk UMK, pemerintah menyediakan program pembiayaan lebih ringan atau bahkan gratis melalui skema self declare jika bahan dan proses sudah memenuhi persyaratan.

Tantangan dan Miskonsepsi

Banyak pelaku usaha masih ragu karena menganggap sertifikasi halal rumit dan mahal. Padahal, pemerintah telah menyederhanakan prosedur melalui pendaftaran online, pendampingan UMK, dan biaya yang lebih terjangkau.

Miskonsepsi lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa hanya bahan baku yang diperiksa. Faktanya, audit juga mencakup proses penyimpanan, pengolahan, peralatan, hingga kebersihan dapur.

Dampak Positif bagi Industri Kuliner

Restoran besar seperti jaringan waralaba cepat saji telah lama memanfaatkan sertifikat halal sebagai strategi pemasaran. Banyak contoh menunjukkan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat brand image. Sebaliknya, restoran yang mengklaim halal tanpa sertifikat kerap menghadapi boikot atau sorotan publik.