Potong Jalur Singapura, Indonesia Siapkan Pengambilalihan Kendali Ekspor 60 Juta Ton Batu Bara

Daftar Isi

Mediaperbankan.com - Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah serius untuk membenahi jalur perdagangan ekspor sumber daya alam (SDA), khususnya batu bara yang selama ini diduga melewati Singapura sebelum dikirim ke negara pembeli akhir.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengungkapkan bahwa volume batu bara yang melewati Singapura diperkirakan mencapai 50 juta hingga 60 juta ton.

Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena Singapura bukan negara penghasil batu bara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai asal komoditas yang tercatat dalam aktivitas ekspor negara tersebut.

Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, pun meminta agar praktik pengiriman sumber daya alam Indonesia melalui negara perantara dihentikan.

Ke depan, pemerintah ingin komoditas Indonesia dikirim langsung dari dalam negeri menuju negara pembeli akhir. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan komoditas strategis, meningkatkan transparansi transaksi, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam.

Mengapa 60 Juta Ton Batu Bara Indonesia Melewati Singapura?

Persoalan jalur ekspor batu bara melalui Singapura kembali menjadi perhatian setelah pernyataan Dirjen Minerba Tri Winarno pada 2 November 2026.

Tri menyebutkan bahwa sekitar 50 juta hingga 60 juta ton batu bara diperkirakan melewati Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan, seperti China.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri karena Singapura tidak memiliki kawasan pertambangan batu bara seperti Indonesia.

Pernyataan ini sekaligus membuka perhatian terhadap pencatatan perdagangan internasional. Sebab, negara yang menjadi perantara perdagangan bisa saja tercatat sebagai pihak pengekspor dalam transaksi tertentu, meskipun komoditas yang diperdagangkan berasal dari negara lain.

Meski demikian, angka 50–60 juta ton tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan Tri Winarno. Belum ada keterangan bahwa seluruh volume ekspor batu bara Singapura telah terbukti berasal dari Indonesia.

Pemerintah perlu melakukan pencocokan data ekspor, impor, asal barang, serta dokumen perdagangan untuk memastikan besarnya volume batu bara Indonesia yang melewati jalur tersebut.

Mengapa Singapura Menjadi Jalur Perdagangan Batu Bara?

Singapura selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan keuangan internasional di kawasan Asia.

Negara tersebut memiliki infrastruktur pelabuhan, jaringan perusahaan perdagangan komoditas, layanan perbankan internasional, serta fasilitas pendukung transaksi ekspor-impor.

Kondisi ini membuat Singapura menjadi lokasi strategis bagi perusahaan yang melakukan perdagangan komoditas lintas negara.

Dalam praktik perdagangan internasional, perusahaan yang membeli batu bara dari Indonesia tidak selalu bertransaksi langsung dengan pembeli akhir di negara tujuan.

Ada kemungkinan perusahaan perdagangan atau trader yang berbasis di Singapura membeli komoditas dari Indonesia, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli di negara lain.

Dalam skema tersebut, transaksi komersial bisa melibatkan perusahaan Singapura meskipun batu bara secara fisik berasal dari Indonesia.

Namun, perlu dibedakan antara transit fisik, transshipment, dan perdagangan melalui perantara.

Transit fisik berarti barang melewati wilayah atau fasilitas suatu negara sebelum menuju tujuan akhir. Sementara itu, transshipment merupakan pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain.

Adapun perdagangan melalui trader dapat terjadi tanpa harus memindahkan barang secara fisik ke negara tempat perusahaan perantara tersebut berdomisili.

Perbedaan ini penting karena tidak semua transaksi yang melibatkan perusahaan Singapura berarti batu bara Indonesia secara fisik harus dibongkar dan disimpan di negara tersebut.

Mengapa Pemerintah Ingin Memotong Jalur Ekspor Melalui Singapura?

Ada beberapa alasan yang mendasari keinginan pemerintah untuk mengubah pola perdagangan komoditas Indonesia.

1. Mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi Indonesia

Pemerintah ingin agar aktivitas perdagangan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara asal komoditas.

Jika perusahaan perdagangan, pembiayaan, dan aktivitas bisnis terkait lebih banyak dilakukan melalui negara lain, sebagian nilai tambah dari kegiatan tersebut berpotensi dinikmati oleh perusahaan dan yurisdiksi di luar Indonesia.

Dengan memperkuat peran perusahaan nasional, Indonesia memiliki peluang memperbesar keterlibatan pelaku usaha dalam rantai perdagangan internasional.

2. Memperkuat pengawasan ekspor dan devisa

Pengawasan terhadap nilai, volume, serta pembayaran hasil ekspor menjadi bagian penting dalam kebijakan ini.

Pemerintah ingin memastikan nilai transaksi ekspor tercatat secara transparan dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada berapa banyak batu bara yang keluar dari Indonesia, tetapi juga berapa nilai transaksi yang dihasilkan dan bagaimana penerimaan ekspornya dikelola.

3. Mengurangi ketergantungan pada perusahaan perantara asing

Ketika perusahaan perdagangan luar negeri memiliki posisi dominan dalam rantai penjualan komoditas, Indonesia berpotensi memiliki ruang negosiasi yang lebih terbatas.

Pemerintah ingin memperkuat posisi eksportir nasional agar dapat berhubungan lebih langsung dengan pembeli internasional.

Langkah ini diharapkan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat perdagangan yang lebih optimal.

4. Memperbaiki pencatatan asal komoditas

Pemerintah juga menaruh perhatian pada persoalan asal barang atau country of origin.

Batu bara yang ditambang di Indonesia seharusnya memiliki identitas asal barang yang jelas dalam dokumen perdagangan internasional.

Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat transparansi mengenai negara asal, eksportir, nilai transaksi, dan negara tujuan komoditas.

Bahlil Lahadalia Minta Ekspor SDA Langsung ke Negara Tujuan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka meminta jajarannya menghentikan praktik pengiriman sumber daya alam melalui negara perantara yang hanya dimanfaatkan untuk mengubah pencatatan asal ekspor.

Dalam acara Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta pada 2 November 2026, Bahlil menegaskan bahwa pengiriman komoditas Indonesia seharusnya langsung menuju negara pembeli.

Ia memberikan contoh pengiriman batu bara ke China. Jika negara tujuan ekspornya adalah China, pengiriman diharapkan dilakukan langsung dari Indonesia ke China tanpa harus melewati negara perantara.

Bahlil juga menyoroti potensi manfaat ekonomi yang diperoleh negara perantara dari aktivitas perdagangan tersebut, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan.

Instruksi tersebut tidak hanya berlaku untuk batu bara dan komoditas pertambangan lainnya.

Bahlil juga meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta SKK Migas memastikan pengiriman gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) ke negara tujuan, seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat dilakukan secara langsung.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kendali perdagangan sumber daya alam Indonesia, bukan semata-mata persoalan pengalihan rute kapal.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia Disiapkan Menjadi Pintu Ekspor Satu Pintu

Untuk menjalankan perubahan tata kelola ekspor, pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi BUMN Ekspor.

Melalui mekanisme satu pintu, pemerintah ingin memperkuat pengawasan dan pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Rencana ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 20 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu mencakup sejumlah komoditas strategis, antara lain:

• Batu bara.

• Minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

• Paduan besi atau ferroalloy.

Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap agar perusahaan eksportir memiliki waktu untuk menyesuaikan kegiatan usahanya.

Selama masa transisi, kegiatan ekspor tetap berjalan menggunakan mekanisme yang berlaku, tetapi eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspornya kepada DSI melalui sistem yang telah disiapkan.

Penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027.

Artinya, peran DSI bukan sekadar menjadi perusahaan yang mengurus pengiriman barang, melainkan bagian dari sistem tata kelola ekspor untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, dan optimalisasi nilai perdagangan komoditas nasional.

Apa Keuntungan Jika Ekspor Batu Bara Tidak Lagi Melalui Negara Perantara?

Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memperoleh sejumlah manfaat ekonomi.

1. Memperkuat posisi tawar Indonesia

Dengan keterlibatan perusahaan nasional yang lebih besar dalam perdagangan komoditas, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisi tawar saat bernegosiasi dengan pembeli internasional.

Hal ini penting mengingat batu bara Indonesia diperdagangkan ke berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan.

2. Memperbesar peluang penerimaan ekonomi nasional

Perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan, pembiayaan, dan jasa pendukung ekspor di Indonesia berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi tambahan di dalam negeri.

Dampaknya dapat berupa peningkatan aktivitas usaha, kesempatan kerja, serta potensi penerimaan pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Namun, perlu dipahami bahwa pengalihan jalur perdagangan tidak otomatis membuat seluruh pajak dan margin perdagangan yang sebelumnya diterima perusahaan asing berpindah menjadi penerimaan negara Indonesia.

Besarnya manfaat tetap bergantung pada struktur transaksi, domisili perusahaan, aturan perpajakan, serta aktivitas ekonomi yang benar-benar dilakukan di dalam negeri.

3. Memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor

Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan hasil ekspor sumber daya alam dikelola secara lebih transparan.

Penguatan sistem pencatatan melalui DSI diharapkan membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai volume, nilai, dan pembayaran hasil ekspor.

Hal ini penting untuk mendukung pengawasan devisa serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

4. Mengembangkan perusahaan perdagangan nasional

Selama ini, perusahaan perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mempertemukan produsen dengan pembeli komoditas.

Melalui penguatan DSI, Indonesia berpeluang mengembangkan kapasitas perusahaan nasional dalam kegiatan perdagangan lintas negara.

Jika dikelola secara profesional, langkah ini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola rantai pasok komoditas strategis.

Apa Tantangan Mengalihkan Ekspor Batu Bara dari Singapura?

Meskipun memiliki tujuan ekonomi yang cukup besar, pengalihan jalur ekspor bukan pekerjaan sederhana.

Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah dan pelaku usaha.

1. Kesiapan infrastruktur dan logistik

Pengiriman batu bara dalam volume besar membutuhkan dukungan pelabuhan, terminal khusus, fasilitas pemuatan, serta armada kapal yang memadai.

Indonesia juga harus memastikan jadwal pengiriman langsung tidak mengganggu kelancaran distribusi dan meningkatkan biaya logistik.

Pasalnya, Singapura selama ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pelayaran dan perdagangan internasional.

2. Akses pembiayaan perdagangan internasional

Perdagangan batu bara membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.

Instrumen seperti Letter of Credit (L/C), fasilitas perbankan internasional, asuransi pengiriman, dan pembiayaan modal kerja menjadi bagian penting dalam transaksi komoditas.

Karena itu, perusahaan nasional harus mampu menyediakan layanan yang kompetitif agar pembeli internasional tetap nyaman bertransaksi.

3. Kepastian kontrak dengan pembeli luar negeri

Eksportir batu bara Indonesia umumnya memiliki kontrak perdagangan dengan perusahaan di berbagai negara.

Perubahan mekanisme ekspor harus memperhatikan perjanjian yang sudah berjalan, termasuk ketentuan pembayaran, pengiriman, penyerahan barang, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Jangan sampai kebijakan baru justru menimbulkan keterlambatan pengiriman atau ketidakpastian bagi pembeli.

4. Menjaga daya saing harga batu bara Indonesia

Biaya logistik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi daya saing komoditas di pasar internasional.

Karena itu, pengiriman langsung harus benar-benar memberikan efisiensi atau manfaat tambahan.

Jika biaya pengiriman meningkat, sementara proses transaksi menjadi lebih panjang, pembeli bisa mempertimbangkan pemasok dari negara lain.

Pemerintah perlu memastikan perubahan tata kelola tidak mengurangi daya saing batu bara Indonesia.

Bagaimana Dampaknya terhadap Singapura dan Perdagangan Batu Bara Global?

Jika kebijakan Indonesia berjalan secara konsisten, peran perusahaan perantara dalam perdagangan batu bara asal Indonesia berpotensi mengalami perubahan.

Singapura selama ini memiliki posisi penting sebagai pusat perdagangan komoditas, pembiayaan, dan jasa maritim di kawasan Asia.

Apabila sebagian transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura beralih ke perusahaan nasional, aktivitas perdagangan dan nilai tambah yang terkait dengan komoditas Indonesia berpeluang lebih banyak dikelola di dalam negeri.

Namun, hal tersebut tidak serta-merta berarti hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura akan terputus.

Kedua negara tetap memiliki hubungan ekonomi yang luas. Selain itu, Singapura masih dapat menjalankan fungsi jasa keuangan, pelayaran, dan perdagangan internasional sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pasar global, perubahan jalur perdagangan juga perlu dilakukan secara terukur.

China, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan beberapa pasar penting bagi perdagangan energi dan komoditas Indonesia. Kepastian pasokan serta ketepatan waktu pengiriman tetap menjadi faktor utama bagi pembeli.

Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari berkurangnya transaksi melalui Singapura, tetapi juga dari kemampuan Indonesia menjaga kelancaran ekspor dan meningkatkan manfaat ekonomi nasional.